Pemilihan umum tahun 2024 merupakan pesta demokrasi untuk semua rakyat dalam memilih pemimpin-pemimpin terbaiknya. Hal ini tertuang dalam Undang-undang No. 7 tahun 2017 pasal 1 dijelaskan bahwa pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu.

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ataupun Propinsi. Dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Calon DPRD Provinsi Banten Dapil 7A dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Agus Kurnia berhasrat untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kota Tangerang dengan 7 program andalannya. Khususnya untuk warga masyarakat di Dapil 7A Kota Tangerang yang meliputi 8 kecamatan yaitu kecamatan Cibodas, Priuk, Jati Uwung, Neglasari, Tangerang, Karawaci, Benda, Ceper.

Ketua DPW PPP Banten Deklarasikan Ganjar Pranowo Calon Presiden RI

Berikut visi dan misi beserta ke-7 rencana program dari Agus Kurnia calon DPRD Provinsi Banten dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dapil 7A Kota Tangerang, yang meliputi wilayah Kecamatan Cibodas, Priuk, Jati Uwung, Neglasari, Benda, Ceper, Tangerang, Karawaci.

VISI :
Memajukan Kota Tangerang Yang Harmoni Berakhlakul Karima.

MISI:
Dengan Tangerang Bersatu Tercapai Masyarakat Sejahtera, Berbudaya Sebagai BENTENG Kita Semua

Presiden Jokowi Lantik Hendrar Prihadi sebagai Kepala LKPP

Untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kota Tangerang, perlu dilakukan berbagai upaya melalui berbagai sektor, seperti pendidikan, ekonomi, infrastruktur, kesehatan, dan lain sebagainya. Berikut beberapa rencana langkah strategis yang dapat dilakukan:

1. PENDIDIKAN:
   Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui pembangunan dan peningkatan fasilitas dan infrastruktur pendidikan, pelatihan guru yang berkualitas, penyediaan beasiswa dan program bantuan pendidikan, serta pembangunan dan penguatan lembaga pendidikan kejuruan.
2. EKONOMI:
   Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur yang mendukung, serta pengembangan sektor ekonomi yang potensial di Kota Tangerang, seperti pariwisata, industri kreatif, dan sektor pertanian.
3. KETENAGAKERJAAN:
   Meningkatkan peluang kerja dan keterampilan melalui program pelatihan dan pendampingan bagi pencari kerja, kolaborasi dengan industri untuk menciptakan lapangan pekerjaan, serta memfasilitasi pendirian usaha kecil dan menengah.
4. INFRASTRUKTUR:
   Memperbaiki dan memperluas infrastruktur dasar, seperti jalan, transportasi publik, air bersih, dan sanitasi. Hal ini akan meningkatkan mobilitas masyarakat, aksesibilitas, dan kualitas hidup di Kota Tangerang.
5. KESEHATAN:
   Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan serta pencegahan stunting melalui pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan, penyediaan program kesehatan masyarakat, dan kesadaran akan pentingnya pola hidup sehat.
6. KEAMANAN dan KETERTIBAN: Meningkatkan keamanan dan ketertiban melalui peningkatan jumlah dan kualitas personel kepolisian, serta meningkatkan kerja sama antara lembaga aparat baik TNI dan Kepolisian, kecamatan, dan masyarakat dalam menjaga keamanan.
7. LINGKUNGAN HIDUP:
   Melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dengan memperkuat kesadaran lingkungan dan penegakan aturan terkait lingkungan hidup, serta mendorong program perlindungan lingkungan dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Presiden Yakin Kawasan KIPI Jadi Masa Depan Industri Energi Hijau Indonesia

Selain itu, penting juga melibatkan partisipasi peran aktif masyarakat secara bersama-sama untuk memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, swasta, komunitas, dan organisasi non-pemerintah, serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap keberhasilan program dan kebijakan yang telah diimplementasikan.

(red)

Indonesia Akan Menjadi President Confederation of ASEAN Journalist (CAJ) Periode 2022 – 2024